Wapres Indonesia : Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Mengakibatkan Penurunan Produksi dan Ekspor Ikan

indoau.com

INDOAU.COM – Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla, membuat surat yang dilayangkan pada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Wapres meminta Susi unutk mengevaluasi kebijakannya termasuk moratorium kapal eks pemilik asing, pelarangan bongkar muat kapal di tengah laut (transhipment), dan juga pengaturan sertifikat kapal. 

Susi kemudian mengatakan bahwa semua pekerjaan yang ia lakukan dan juga kebijakan yang dibuat sudah mendapat restu Presiden Jokowi.

"Semua pekerjaan saya pasti selalu diskusi dengan Pak Presiden," ujar Susi, Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Dalam surat yang dilayangkan Wapres mengatakan bahwa akibat dari kebijakan yang dibuat mengakibatkan ribuan nelayan yang besar baik eks asing ataupun milik nasional tidak dapat berlayar, sehingga terjadi penurunan produksi dan ekspor ikan juga terjadi pengangguran pekerja di kapal dan pabrik pengolahan serta coldstorage.

Wapres kemudian mencontohkan kasus penurunan ini seperti yang terjadi di Ambon, dimana produksi hanya 30 persen dari kapasitas. 

Di Bitung produksi januari-Februari 2016 hanya sekitar 7 persen dari kapasitas.

Yang terparah adalah di Tual, produksi berhenti sama sekali.

Nilai ekspor ikan dan juga udang di Maluku pun mengalami penurunan dari 90,10 juta dollar AS di tahun 2014 menjadi 3,75 dollar AS di tahun 2015.

"Semua informasi yang dihimpun Pak JK berdasarkan fakta lapangan dan informasi dari tangan pertama saat kunjungan ke Banda, Tual, dan Bitung, termasuk peningkatan angka kemiskinan di Maluku dan Sulut, sumbernya dari gubernur setempat," kata Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla, Husain Abdullah, dilansir dari Kompas.com.

Dengan contoh kasus yang disebutkan Wapres diatas kemudian Susi mengatakan bahwa banyaknya Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang tidak beroperasi di Bitung memang sudah lama terjadi. Dan UPI tersebut hanya sebagai pelengkap untuk mendapatkan izin penangkapan ikan.

"Jadi, dulu itu untuk mendapatkan izin kapal menangkap ikan di Indonesia, pihak asing harus bikin UPI sehingga banyak UPI yang sebetulnya bukan dibangun untuk dioperasikan. Banyak UPI sudah jadi dan bertahun-tahun juga tidak operasi karena tujuannya bukan untuk pengolahan," ucap Susi.

[MZ]

Share on Google Plus
    Komentar Anda
    Komentar Menggunakan Facebook

0 comments :

Post a Comment