Larangan Penayangan Iklan Politik di Australia Dianggap Kuno

Salah satu iklan kampanye di Australia dalam bahasa Arab (image : australiaplus.com)


INDOAU.COM – Sesuai dengan peraturan yang berlaku di Australia, mulai Rabu tengah malam, iklan politik di radio dan televisi tak diijinkan, menjelang pemilu hari Sabtu (2/7/2016). Namun, seorang pengamat mengatakan hal tersebut dianggap sudah kuno.

Menurut UU Penyiaran Australia tahun 1992 (Broadcasting Services Act 1992) peraturan pelarangan itu berlaku untuk radio dan televisi, namun larangan tersebut tidak mempengaruhi kampanye yang dilakukan lewat internet.

Profesor Ilmu Politik dari University of Adelaide Clem Macintyre mengatakan "pelarangan iklan politik ini merupakan peninggalan jaman sebelumnya, ketika belum ada internet, dimana kita menggantungkan diri pada televisi dan radio."

"Pandangan ketika itu adalah perlu pelarangan iklan beberapa hari untuk memberikan warga kesempatan untuk berpikir tenang, sebelum mereka memberikan suara hari Sabtu." kata Macintyre.

Biro Statistik Australia menunjukkan bahwa lebih dari 7,7 juta rumah tangga di Australia sudah memiliki akses internet.

Profesor Macintyre juga menambahkan, UU yang ada saat ini tak mengikuti perkembangan pola komunikasi warga sekarang ini.

"Diperkirakan bahwa sekitar 30 persen warga sudah memberikan suara mereka." katanya mengenai pemilu kali ini.

"Isu mengenai masa tenang sama sekali tidak relevan bagi mereka."

"Begitu banyak informasi sekarang ini didapat lewat internet, yang belum diatur, jadi pertanyaannya sekarang untuk apa pelarangan tersebut." katanya.

Senator dari Partai Hijau Sarah Hanson-Young juga sepakat peraturan tersebut sudah ketinggalan jaman.

"Rasanya memang ganjil ada pelarangan untuk televisi dan radio, tetapi tidak yang lainnya."

"Bahkan dari pemilu di tahun 2013 sampai ke pemilu sekarang ini saya melihat peningkatan besar dalam kampanye online, semakin terlibatnya pemilih secara online dan adanya kontak perorangan."

Seorang menteri pemerintah Mathias Cormann mengatakan dirinya tak mau mengomentari apakah UU tersebut sudah kuno atau tidak.

 "ini adalah peraturan yang sudah lama berlaku dan pihak koalisi mematuhi peraturan tersebut”, katanya.

[MZ]
Share on Google Plus
    Komentar Anda
    Komentar Menggunakan Facebook

0 comments :

Post a Comment